UUD MINERBA

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake Jr, memahami bahwa Pemerintah Indonesia sudah memberlakukan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) sejak tanggal 12 Januari 2014 kemarin. Namun, dia berharap dengan adanya aturan baru itu, tidak lantas menghentikan kontribusi besar yang disumbang oleh PT Freeport dan PT Newmont.

Blake mengingatkan kedua perusahaan itu sudah berkontribusi sebanyak hampir satu persen terhadap Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia. 

Demikian kata Blake kepada sejumlah media di kediamannya di Jakarta hari ini. Blake mengatakan hingga saat ini kedua perwakilan masih terus berdiskusi soal adanya perubahan aturan itu.  

"Perusahaan itu bahkan telah membuka lapangan pekerjaan bagi lebih dari 100 ribu WNI, khususnya di Papua. Kedua perusahaan itu juga merupakan pembayar pajak terbesar kepada Indonesia," paparnya. 

Namun, Blake mengaku tidak akan mencampuri soal penerapan UU Minerba yang kemungkinan akan berdampak terhadap pengeluaran biaya tambahan untuk membangun smelter. 

"Saya hanya berharap walaupun ada UU baru itu, kedua perusahaan dapat tetap beroperasi," kata dia. 

Perlakuan Istimewa

Sejak UU Minerba resmi diberlakukan, banyak pihak yang menyebut kedua perusahaan itu memperoleh keistimewaan dengan tetap boleh mengekspor bahan tambang dalam bentuk mentah. Padahal menurut aturan yang berlaku, sebelum dikirim ke luar negeri, bahan tambang itu harus diproses terlebih dahulu melalu proses pemurnian di smelter. 

Namun, keistimewaan yang dimiliki Freeport dibantah oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat. 

"PT Freeport Indonesia akan membangun smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih mineral di Indonesia. Secara formal mereka telah datang dan menyatakan akan taat kepada UU Minerba tersebut," kata Hidayat. 

Apabila dilanggar, maka izin ekspor suatu perusahaan dicabut pemerintah. 

Ada enam jenis bahan tambang yang dilarang diekspor dalam bentuk mentah yaitu emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga dan batu bara.