ATURAN IUP SEKARANG

menyalahgunakan isi UU dan PP terebut. C. Kapan Peraturan Menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi Khusus tersebut akan terbit? Untuk memperoleh IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan masih harus menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Pemberian IUP OP Khusus yang sedang dalam proses penyusunan sesuai dengan amanat Pasal 41 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, akan tetapi trader yang mengajukan permohonan IUP OP Khusus Penangkutan dan Penjualan kepada pejabat yang berwenang akan memperoleh “surat keterangan” yang berisi bahwa permohonan IUP OP Khusus pengangkuta dan penjualan sudah diterima dan sedang dalam proses, dengan adanya “surat keterangan” tersebut trader dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan sambil menunggu diterbitkannya IUP OP Khusus. B. Sebelum dan sesudah diterbitkannya UU dan PP tersebut, Direktorat Jenderal maupun stakeholder sudah melakukan beberapa sosialisasi di Jakarta maupun di luar Jakarta. Sesuai dengan Pasal 175 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Pasal 115 PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, pada saat UU dan PP ini mulai berlaku maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan UU dan PP ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RI. Untuk pelaksanaanya, UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan MInerba mulai berlaku pada tanggal dundangkannya yaitu 12 Januari 2009 dan PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba mulai berlaku pada 1 Februari 2010. Jadi tidak ada masa transisi untuk permberlakuan UU dan PP ini. Mengenai kekhawatiran Saudara terhadap pihak kepolisian menyalahgunakan isi UU dan PP tersebut menurut kami terlalu berlebihan. Sebab aparat Kepolisian selama ini sudah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan kami dalam rangka penegakan perturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara juga cukup intensif, sehingga kekhawatiran terhadap salah penafsiran isi pasal dapat diminimalisir. C. Pada saat ini Peraturan Menteri sebagaimana Sudara maksudkan sedang dalam proses penyusunan dan diharapkan akan diterbitkan dalam waktu dekat, sesuai yang diamanatkan oleh PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.